Komisaris Garuda Indonesia Dipangkas, Komisi VI: Tak Ada Korelasi dengan Efektivitas Manajemen

Pengurangan jumlah anggota dewan direksi dan komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) dinilai tidak berhubungan dengan akar persoalan maskapai berpelat merah tersebut. "Ukuran saat ini tidak ada korelasi langsung, antara pemangkasan direksi dan komisaris dengan efektivitas manajemen Garuda," ujar Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron saat dihubungi, Sabtu (14/8/2021). Namun, Herman berharap struktur komisaris dan direksi yang lebih ramping, membuat jajaran pengurus Garuda dapat segera merampungkan berbagai persoalan di perusahaan.

"Segera mendapat solusi yang tepat, semisal proses renegosiasi dengan lessor dan restrukturisasi utang, sembari terus melakukan efisiensi dan meningkatkan kinerja keuangannya," tutur polikus Demokrat itu. Herman meminta, pengurus Garuda fokus pada bisnis rute penerbangan menguntungkan dengan menjual tiket yang bersaing, tetapi tetap menjaga kelasnya. "Garuda juga harus mampu renegosiasi dengan lessor, baik sistem maupun harga, karena ini penyebab utama beratnya keuangan Garuda. Garuda sebagai perusahaan, juga harus melakukan transformasi bisnis yang memiliki daya saing, baik regional maupun internasional," tuturnya.

Lebih lanjut Herman mengatakan, jika nantinya Garuda mendapat penugasan dari pemerintah, maka harus ada kompensasinya dan tidak boleh mengalami kerugian. "Yang merugikan itu, ada penugasan pemerintah, tidak ekonomis, tapi tidak ada kompensasi atau subsidi. Jadi yang nanggung rugi adalah BUMN," tuturnya. "Pemerintah juga harus memberikan injeksi modal, apakah dalam bentuk PMN atau dana talang," sambungnya.

Pengamat penerbangan Arista Atmadjati menilai, jumlah komisaris yang dipangkas ini membuat Garuda Indonesia lebih efisien dan ideal. Menurut Arista, jumlah komisaris Garuda Indonesia saat ini berada pada level minimum dan sangat ideal serta menjadi langkah yang tepat dalam melakukan efisiensi di perusahaan. "Langkah memberhentikan dua komisaris ini, tentu harus disikapi dengan dewasa. Karena mengingat Garuda Indonesia masih dalam kondisi sulit akibat dampak dari pandemi Covid 19," ujar Arista.

Sebelumya Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan, alasan perubahan susunan dan pengurangan pengurus perseroan sebagai upaya efisiensi di tengah pandemi Covid 19. "Saya pribadi di beberapa kesempatan sudah menyampaikan khusus direksi, ini mungkin sebuah upaya yang tidak terhindarkan mengingat memang dari waktu ke waktu kami selalu melakukan upaya upaya pengurangan atau streamlining jumlah karyawan," tutur Irfan secara virtual, Jumat (13/8/2021). Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), diputuskan memberhentikan beberapa komisaris dan direksi Garuda Indonesia.

"RUPS kali ini telah memberhentikan dengan hormat bapak Triawan Munaf, Pak Peter F Gontha, bapak Elisa Lumbantoruan, Ibu Zannuba Arifah (Yenny Wahid) dari jajaran dewan komisaris," kata Irfan. Selain itu, turut memberhentikan dua direksi dengan hormat yaitu Donny Oskaria dari posisi Wakil Direktur Utama dan Mohammad R Pahlevi sebagai Direktur Niaga dan Kargo. Diketahui, jumlah komisaris Garuda saat ini dirampingkan hanya terdiri dari tiga orang, dari sebelumnya lima orang.

Sedangkan jumlah direksi berkurang dua orang, dari sebelumnya delapan orang menjadi enam orang. Berikut susunan pengurus Garuda Indonesia pada saat ini : Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Timur Sukirno

Komisaris : Chairal Tanjung Komisaris Independen : Abdul Rachman Direktur Utama : Irfan Setiaputra

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Prasetio Direktur Operasi : Tumpal Manumpak Hutapea Direktur Human Capital : Aryaperwira Adileksana

Direktur Teknik : Rahmat Hanafi Direktur Layanan dan Niaga : Ade R. Susandi Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung menilai pemangkasan jumlah dewan komisaris dan direksi PT Garuda Indonesia (Persero) tidak berpengaruh besar terhadap beban keuangan maskapai berpelat merah itu.

"Ya memang perampingan lebih efisien. Tapi bukan itu inti masalahnya, berapa sih efisiensi dari pengurangan beberapa orang pengurus?" kata Martin saat dihubungi, Sabtu (14/8/2021). "Tidak material dibandingkan dengan beban biaya yang jauh lebih besar," sambung Martin. Namun, Martin menghargai langkah Kementerian BUMN dalam menjaga Garuda Indonesia tetap bertahan, dan keluar dari persoalan keuangan.

Oleh sebab itu, Martin pun meminta kepada direksi maupun komisaris Garuda saat ini untuk bekerja dengan cepat agar parseroan bisa mencetak keuntungan. "Kami hargai hal itu (pemangkasan) sebagai salah satu langkah. Saya minta mereka kerja cepat menyelamatkan Garuda," ujarnya. Diketahui, jumlah komisaris dan direksi Garuda Indonesia pada saat ini lebih ramping menjadi sembilan orang, dari sebelumnya 13 orang.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, Kementerian BUMN memastikan transformasi dan efisiensi di maskapai pelat merah secara tepat dan cepat, sehingga memutuskan perubahan struktur, nomenklatur dan jajaran di dewan komisaris maupun dewan direksi perusahaan. “Kementerian BUMN memastikan transformasi dan efisiensi terus terjadi di Garuda Indonesia, dengan mengurangi jumlah komisaris dari lima menjadi tiga orang, serta jumlah direksi dari delapan orang menjadi enam orang," kata Erick, Jumat (13/8/2021).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.